I'LL FOLLOW THE SUN

Kota Dalam Belenggu Politik “Identitas”
Oleh : Ridwan Kamil
2 Oktober 2008

“HARUS Jakarta!” ujar Bung Karno di suatu hari.

Di bawah terik lapangan Ikada, dihadapan sekelompok pemuda antusias, ia berpidato tentang mengapa Jakarta harus menjadi ibukota Indonesia. “Bukanlah Surabaya yang kotanya orang Madura dan Jawa.”  “Bukan pula Bandung, sebesar-besarnya Bandung, itu adalah kota Sunda.” Di mata Bung Karno, hanya Jakartayang layak dikedepankan sebagai ibukota dan etalase identitas bagi Indonesia baru. Lainnya hanyalah kota-kota daerah.

Bung Karno  ingin Jakarta menjadi ‘The beacon of the New Emerging Forces’. Ia yang pada dasarnya ingin harga diri bangsa Indonesia terangkat setelah hancur dalam era kolonialisme, sempat memimpikan Jakarta sebagai yang terbesar, terdepan dan termegah. “Lihatlah New York atau Moskow,” tunjuknya.

Dan kita pun tahu kemana obsesi itu berlanjut. Tanah Senayan digerus dan 5000 keluarga diusir untuk pembangunan kompleks Stadion terbesar. Ruas jalan Thamrin dan Semanggi dihamparkan sebagai koridor bisnis. Masjid Istiqlal  dibangun sebagai yang termegah dan tugu Monas yang monumental pun ditegakkan. Semuanya menjadi parade pesan Bung Karno agar identitas baru Jakarta dilirik, dibaca dan diakui oleh komunitas internasional.

***

MENGAPA  konsep beridentitas sebegitu penting?

Identitas adalah cara untuk menjaga ‘karakter’ dan ‘sifat beda’ kita. Gaya hidup, strata sosial, agama, usia, ras/etnis, bendera kelompok sampai orientasi seksual umumnya menjadi referensi penting dalam eksistensi identitas. Dan untuk memahaminya, kita biasanya perlu cermin pembanding. Kehadiran ‘mereka’ atau ‘other’ sebagai pembanding yang berbeda menjadi penting  untuk memahami siapakah gerangan ‘kita’ atau ‘self’.

Kelompok yang merasa dirinya lebih baik, cenderung menjadikan dirinya sebagai referensi dan secara sepihak menegasikan identitas-identitas diluar dirinya. Max Weber dalam “The City” di tahun 1921 merumuskan identitas masyarakat urban dunia dalam dikotomi ‘Occidential vs Oriental’. Baginya, identitas ‘Occidental’ alias ‘Barat’ tadi eksis sebagai kebalikan dari apa-apa yang menjadi ciri ‘Oriental’. Dan ketimbang memahami ‘Timur’ sebagai segugus sistem hidup yang saling melengkapi, ‘Barat’ malah mengukuhkan identitasnya dengan melabeli ‘Timur’ dengan segala keburukannya.

Persis seperti yang dilakukan psikiater Belanda P.H. Travaglino, yang menyimpulkan di tahun 1920, seperti yang dikutip Goenawan Mohamad, bahwa identitas orang Jawa dewasa umumnya tidak memiliki kematangan psikologis dan masih bersifat ‘kinderlijk niveau’ alias kekanak-kanakan. Kajian ‘ilmiah’ yang dipakai Belanda sebagai pembenaran untuk memperpanjang kolonialisme-nya di Indonesia. Sebuah cara pandang filosofis yang dicoba dilawan dalam diskursus poskolonial.

Karena mentalitas selalu melihat ‘Barat’ sebagai referensi inilah, tidak heran jika Roland Barthes dalam ‘Empire of Sign’, menceritakan kebingungannya berorientasi di Tokyo. Di Tokyo, menurut Barthes, rasionalisasi urutan jalan, alamat yang mudah dibaca dari peta, ‘main street’, maupun pusat kota tidaklah hadir seperti di kota-kota Amerika atau Eropa. Ini karena, cara penduduk Tokyo berorientasi memang berasal dari pengalaman mereka menyelami ruang-ruang organik kotanya. Dari memori sebuah ‘lived space’. Bukan dari pembacaan rasionalitas sistem kotanya seperti halnya kota-kota Amerika

***

“CITY air makes you free,”  cetus pepatah Jerman kuno. Ini karena kota adalah artefak terbesar dari aspirasi budaya manusia. Tempat mimpi beradu dan ambisi hidup bebas bersaing. Struktur dan wajah kota pun bisa bercerita tentang kompleksitas persilangan identitas masyarakatnya.. 

Yang paling mencolok sekaligus tak terasa adalah bagaimana kapitalisme mendeformasi struktur dan wajah kota berdasarkan strata kelas ekonomi. Strata identitas ini mudah terbaca dari lokasi dan lingkungan tempat mereka tinggal. Kaum miskin kota umumnya tinggal di tempat kumuh dan sumpek, sementara kaum berpunya tinggal di lokasi mahal dan umumnya berdensitas rendah. Teori lokasi ini biasanya sebangun dengan strata sistem produksi ekonomi kapitalis yang dianutnya. Akibatnya konsep sosial ‘mixed income & mixed density’ seperti di Bijlmermeer Belanda tahun 1992 atau di kota-kota Skandinavia lainnya menjadi konsep yang terasa asing. Fenomena kapitalisme kota ini sering dikaji kelompok ‘Marxian Urbanism’, yang melihat kota sebagai arena konflik antar kelas sosial, seperti dirintis Manuel Castells sejak “The Urban Question” di tahun 1977

Sementara itu, cara negara memproduksi identitas kolektif melalui arsitektur atau desain urban seperti Sukarno, juga terjadi di Mesir di era Anwar Sadat. Ia juga terobsesi untuk menampilkan identitas Kairo yang baru kehadapan dunia. Untuk itu ia butuh Kairo yang manis, bersih dan modern. Dengan slogan ‘open-door policy’ atau ‘infitah’, Sadat menghancurkan dan mengusir belasan ribu jiwa dari jantung kota Kairo untuk proyek-proyek mega atas nama modernisasi dan dolar turisme internasional.

Jerman di era Hitler pun sempat merencanakan hal serupa. Ia yang dibantu arsitek Albert Speer sempat merencanakan untuk merekonstruksi Berlin dalam skala raksasa dan menggunakan ruang kota sebagai alat disiplin dan intimidasi identitas ‘Germania’.  Kasus serupa lainnya bisa kita baca dalam sejarah Brasilia ataupun Chandigarh di India.  Di kota-kota tadi, para penguasa politiknya cenderung terobsesi menjadikan wajah kota sebagai etalase politik identitas. “A city of parades and spectacles,” komentar Peter Hall.

Identitas kelompok berdasarkan ras dan etnis pun masih banyak ditemui dalam struktur kota yang seharusnya bersifat kosmopolitan. Chinatown atau Pecinan adalah contoh identitas ras yang eksis di banyak kota-kota besar di seluruh dunia. Litle India dan Arab Street di Singapura, Harlem untuk kulit hitam dan Litle Italy untuk imigran Italia di Manhatan juga menjadi contoh-contoh segregasi komunitas kota berdasarkan ras.

Di Indonesia lain lagi. Di sini keyakinan beragama pun bisa hadir sebagai identitas lingkungan binaan. Griya Islami dan Vila Ilhami di Tangerang, Telaga Sakinah di Bekasi dan Taman Firdaus di Bogor adalah contoh-contoh perumahan yang membawa nama Islam atau ‘suasana Islami’. Ini unik. Walaupun hidup di negeri dengan 80 persen pemeluk Islam, ternyata eksistensi identitas beragama masih harus dikukuhkan juga melalui fisik religius lingkungan binaannya.  Ruang-ruang di rumah yang menghadap kiblat, sarana perniagaan khusus untuk merek-merek islami adalah beragam contoh ekspresi keagamaan dalam fisik lingkungan binaan versi pengembang.

Sementara di Amerika atau Eropa, lapisan identitas masyarakat berdasarkan gaya hidup atau orientasi seksual juga banyak terekam. Kelompok dengan gaya hidup seniman atau bohemian ini bisa ditemukan menetap di distrik Soho di London, Greenwich Village di Manhattan, Telegraph di Berkeley atau Garcia di Barcelona. Sementara Oxford Street di Sydney atau distrik Castro di San Francisco sekarang mungkin menjadi lokasi komunitas terbesar dunia bagi kaum gay dan lesbian. Dan untuk mengklaim eksistensi identitas mereka, biasanya acara ‘gay parade’ dijadikan ritual utama tahunan, terutama di San Francisco, Manhattan dan Sydney sebagai agenda politiknya.

Gerakan feminisme pun tidak ketinggalan. Jane Jacobs dan Dolores Hayden memotori gerakan moral untuk meredefinisi kota-kota Amerika yang cenderung patriarki sentris. Jarangnya fasilitas penitipan anak, transportasi urban yang tidak nyaman, desain hunian urban yang tidak ‘defensible’, menyebabkan banyak perempuan kesulitan untuk beraktivitas produktif seperti halnya kaum lelaki. Di sisi lain, mereka juga menganggap sub-urbanisasi berhasil ‘membuang’ kaum perempuan untuk duduk mengurusi rumah tangga semata. Gerakan ini sempat menghentikan program ‘urban renewal’, membuat masyarakatnya mempertanyakan kembali konsep sub-urbanisasi dan mengangkat pentingnya isu feminisme dalam konteks kota di Amerika.

***

LAPIS demi lapis karakter identitas yang hadir di kota, haruslah dibaca sebagai keanekaragaman yang memperkaya budaya dan memperunik wajah kota. Berbeda bukanlah ancaman. Berbeda adalah pluralitas keunikan. Kerusuhan antar kampung di Jakarta, antar etnis di Kalimantan sampai ‘perang agama’ di Maluku adalah cermin bagaimana narsisisme identitas yang berlebihan hanyalah membawa petaka dan bala. Kita bisa hidup lebih baik dengan mengencangkan toleransi identitas dan menggunakan kota sebagai laboratoriumnya.

Dan mudah-mudahan pula kita tidak terjerumus dalam pengkotakan identitas dan politik segregasi yang berlebihan, apalagi dibarengi ancaman, seperti yang sempat diteriakkan George Bush secara menggelikan: “you are either with us or againts us!”